Minggu, 21 Jan 2018

Izin Ekspor Freeport Akan Dicabut Jika Tak Selesaikan Smelter

Oleh: Jallus
Kamis, 27 Jul 2017 05:27
BAGIKAN:
istimewa
Freeport.
JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral "smelter" dalam waktu lima tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan pemerintah akan mengontrol pembangunan smelter Freeport setiap 6 bulan.

"Terkait sanksi, nanti ada wacana dari Kemenkumham dalam mengontrol kemajuan agar Freeport sungguh-sungguh bangun smelter. Kita berikan izin untuk mempercepat pembangunan dan dievaluasi setiap enam bulan. Apakah nanti dibekukan atau dicabut dan sebagainya," kata Teguh dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.

Teguh yang juga menjadi Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport ini mengatakan Freeport sudah sepakat dalam membangun smelter dalam waktu lima tahun dan akan selesai paling lambat 2022.

Selama pembangunan smelter, pemerintah juga memberikan izin bagi Freeport untuk mengekpor konsentrat dengan membayar bea keluar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Bambang Susigit menambahkan Kementerian ESDM dapat merekomendasikan pencabutan izin ekspor jika Freeport tidak mencapai 90 persen dari evaluasi enam bulan.

"Artinya 90 persen dari rencana enam bulan harus tercapai. Kalau tidak tercapai, seperti saya bilang di Permen 6 itu, Dirjen Minerba memberikan rekomendasi untuk mencabut izin ekspornya," tutur Bambang.

Kementerian ESDM pun sudah menyurati PT Freeport Indonesia untuk melaporkan kemajuan pembangunan smelter paling lambat pada 15 Agustus 2017.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Freeport diwajibkan mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pemegang IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Hak Politik Mantan Gubernur Bengkulu Dicabut

    BENGKULU (EKSPOSnews): Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkulu dalam amar putusannya mencabut hak politik, yakni hak untuk dipilih kepada Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti s

  • 2 bulan lalu

    Holding Tambang Akan Bangun Pabrik Smelter Freeport. Uangnya Darimana?

    JAKARTA (EKSPOSnews): Induk usaha (holding) tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan bertanggung jawab membangun smelter atau pemurnian mineral dari PT Freeport Indonesia jika sudah se

  • 3 bulan lalu

    Inalum Bangun Smelter di Kalimantan Utara

    JAKARTA (EKSPOSnews): PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum) akan membangun pabrik pemurnian (smelter) aluminium di Kalimantan Utara (Kaltara) dengan investasi sekitar 2 miliar dolar AS atau s

  • 4 bulan lalu

    Izin Apotek Terancam Dicabut

    KENDARI (EKSPOSnews): Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengaku sedang memproses pencabutan operasi kurang lebih 10 apotek di daerah itu karena bermasalah.Kepala Dinas Kesehatan Sult

  • 8 bulan lalu

    6 Izin Pabrik Rokok di Jatim Dicabut

    TULUNGAGUNG (EKSPOSnews): Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, telah mencabut izin produksi enam pabrik rokok yang beroperasi di wilayah tersebut s

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99