Senin, 22 Jul 2019

Indonesia Pertimbangkan Larang Penerbangan Boeing 737 Max

Oleh: Jallus
Rabu, 13 Mar 2019 04:22
BAGIKAN:
reuters.
Boeing.
JAKARTA (MM): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah bisa saja mempertimbangkan larangan beroperasi untuk pesawat Boeing 737 Max 8 seperti yang dilakukan Singapura.

"Ya kalau Singapura bisa lakukan, kenapa kita tidak bisa?" kata Luhut usai menghadiri sebuah acara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa 12 Maret 2019.

Namun Luhut mengaku tak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut. Berbagai aspek, terutama terkait kelaiakan dan keselamatan akan menjadi pertimbangan pemerintah. Hal itu juga, kata Luhut, tidak akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Evaluasi yang cermat. Tidak boleh buru-buru karena menyangkut banyak pihak," ujar dia.

Saat ini, ujar Luhut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sudah mengambil tindakan untuk mengkandangkan sementara (grounded) pesawat Boeing 737 Max 8 milik maskapai Indonesia dalam sepekan ke depan.

Selama larangan terbang sementara ini berlaku, Kementerian Perhubungan akan melakukan inspeksi terhadap 11 pesawat Boeing 737 Max 8 yang ada di Indonesia.

Luhut mengatakan akan menggelar rapat bersama Menteri dan pimpinan lembaga terkait dalam waktu dekat untuk menilai hasil inspeksi terhadap Boeing 737 Max 8.

"Boeing tadi kita saya pikir sudah temporary grounded (dikandangkan sementara) dan besok kami membicarakan itu lagi," ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah saat ini mengutamakan keselamatan masyarakat yang hendak bepergian menggunakan pesawat. Jila hasil inspeksi, menyatakan bahwa Boeing 737 Max 8 lemah dalam segi keamanan, maka Indonesia bebas menetapkan kebijakan selanjutnya terkait penggunaan atau operasional pesawat tersebut.

"Anything could happen (apapun bisa saja terjadi). Kami kan lihat keamanannya," kata Luhut.

Pemerintah, kata Luhut, akan bertindak tegas walaupun beberapa maskapai penerbangan masih melakukan pemesanan pesawat Boeing 737 Max 8.

"Ya makanya nanti kami lihat, kalau memang pesawatnya masih cacat, misalnya masa saya tetap beli dari kamu, nanti barang jatuh bawa rakyat saya," ujarnya.

Saat ini, pemerintah Indonesia juga terus melakukan komunikasi dengan Boeing dan sejumlah negara yang melarang sementara operasional Boeing 737 Max 8 seperti Indonesia, yakni China dan Ethiopian.

Luhut menyebut masa inspeksi Boeing 737 Max 8 bisa saja lebih dari satu pekan jika ditemukan hal-hal serius. Namun, ia masih akan menunggu informasi dari Kementerian Perhubungan.

Perhatian serius otoritas negara terhadap Boeing 737 Max 8, muncul setelah pesawat jenis sama milik maskapai Ethiopian Airlines, jatuh sekitar enam menit setelah lepas landas dari bandara di Addis Ababa, Minggu (10/3).

Padahal, lima bulan sebelumnya, pesawat jenis yang sama milik Lion Air jatuh di perairan Karawang pada 29 Oktober 2019.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    Jepang Buka Lowongan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

    MANADO (EKSPOSnews): Peluang kerja ke luar negeri terbuka lebar bagi calon-calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sulut yang ingin bekerja di negara Jepang."Hal ini menyusul ditandatanganinya Memor

  • satu bulan lalu

    Aroma Kopi Indonesia di Jerman

    JAKARTA (EKSPOSnews): Booth kopi Indonesia kembali menjadi magnet di ajang pameran kopi internasional “specialty coffee internasional, World of Coffee 2019 Berlin, Jerman, yang berlangsung dari tang

  • 2 bulan lalu

    Azerbaijan Batalkan Pembelian 10 Pesawat Boeing

    BAKU (EKSPOSnews) Maskapai penerbangan Azerbaijan, AZAL, membatalkan kontrak pembelian 10 pesawat Boeing 737 MAX senilai satu miliar dolar AS, kata juru bicara pada Senin, pasca-insiden nahas jatuhnya

  • 2 bulan lalu

    Semen Indonesia Group Santuni Anak Yatim di Aceh

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Semen Indonesia Group (SMIG) memberikan santunan kepada 231 anak yatim yang berada di daerah operasi perusahaan tersebut yakni Lhoknga dan Leupung Kabupaten Aceh Besar, Provin

  • 2 bulan lalu

    Peta Hutan Adat di Indonesia

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99