Jumat, 10 Apr 2020

Indonesia Ancam Tak Beli Airbus Lagi

Oleh: marsot
Rabu, 27 Mar 2019 04:39
BAGIKAN:
airbus.com
Airbus.
JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam balasan, atau retaliasi, kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia.

"Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," kata Kalla ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa 26 Maret 2019.

Menurut Wapres, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri besar di Indonesia yang menyangkut sekitar 15 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di komoditas itu.

Kalla menjelaskan Indonesia dan Eropa merupakan pasar yang besar.

Dia mengatakan jika Eropa menahan produk minyak sawit Indonesia melalui aturan, pemerintah juga bisa melakukan upaya yang sama kepada produk asal Eropa.

"Biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada," jelas JK.

Pemerintah juga akan mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit.

Tujuan delegasi itu yakni memberikan tanggapan atas rancangan peraturan Komisi Eropa yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Komisi Eropa telah memutuskan bahwa budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.

Komisi tersebut juga telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap "scrutinize document" dalam waktu dua bulan ke depan.

Hal itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi kepentingan produsen minyak kelapa sawit utama seperti Indonesia dan Malaysia. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 6 bulan lalu

    Selamat Bekerja Para Menteri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 34 menteri  Kabinet Indonesia Maju dan empat kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.Para menteri yang dilan

  • 8 bulan lalu

    Penasehat KPK Ancam Mengundurkan Diri

    JAKARTA (EKSPOSnews): Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai

  • 8 bulan lalu

    Penyelundupan Barang China Rugikan Indonesia Triliunan Rupiah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal China dan potensi kerugian negara akibat masuknya barang-barang ilegal ini diperkirakan mencapai Rp

  • 10 bulan lalu

    Jepang Buka Lowongan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

    MANADO (EKSPOSnews): Peluang kerja ke luar negeri terbuka lebar bagi calon-calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sulut yang ingin bekerja di negara Jepang."Hal ini menyusul ditandatanganinya Memor

  • 10 bulan lalu

    Aroma Kopi Indonesia di Jerman

    JAKARTA (EKSPOSnews): Booth kopi Indonesia kembali menjadi magnet di ajang pameran kopi internasional “specialty coffee internasional, World of Coffee 2019 Berlin, Jerman, yang berlangsung dari tang

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99