Kamis, 18 Apr 2019

Belanja Pemerintah Wajib Daring

Oleh: marsot
Sabtu, 22 Sep 2018 03:43
BAGIKAN:
istimewa.
Belanja (ilustrasi).
PALEMBANG (EKSPOSnews): Proses pengadaan barang dan jasa atau belanja pemerintah wajib dilakukan secara daring pada 2019 untuk kemudahan monitoring, efisiensi, transfaransi serta penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Asisten II Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Azhar saat membuka sosialisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, mengatakan dengan penerapan aturan belanja pemerintah secara daring atau online maka dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, akuntabel dan kredibel.

Hal ini sejalan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Dengan terbitnya aturan baru itu maka sejak Januari 2019 seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah baik pengadaan langsung, lelang, penunjukan langsung, kontes, sayembara, dan swakelola wajib dilakukan melalui SPSE," kata dia, Jumat 21 September 2018.

Untuk mendukung kebijakan ini, Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2.

Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk mengakomodasi amanat Peraturan Presiden.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir akan sigap menyambut aturan terbaru ini dengan melakukan pelatihan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, Pokja hingga penyedia lokal.

"Bentuk komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kredibel kami semua siap untuk perubahan yang lebih baik," kata dia.

Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir Dwi Muzawal mengatakan pemberian pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini amat dibutuhkan.

"Secara masif KPK, Kemendagri dan LKPP-RI mendorong penggunaan SPSE versi 4.2 sebagai sistem yang diyakini mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," kata dia.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Prostitusi Daring di Makassar

    MAKASSAR (EKSPOSnews): Satuan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Makassar mengungkap jaringan prostitusi dalam jaringan (daring/online) dengan menangkap mucikari serta pelakunya."Prostit

  • 2 minggu lalu

    Kuliah Daring!

    JAMBI (EKSPOSnews): Tiga perguruan tinggi negeri, Universitas Jambi, Universitas Lampung dan Universitas Bengkulu, Kamis (4/4) menggelar kuliah umum 'daring' dengan ilmuwan diaspora Teruna J

  • 3 minggu lalu

    Memblokir Akun Prostitusi Daring

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak 2 September 2018 hingga 28 Maret 2019 telah memblokir 11.282 akun media sosial yang bermuatan prostitusi daring.Hal itu dis

  • 4 minggu lalu

    Sopir Taksi Daring yang Merampok Penumpangnya Diamankan Polisi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pelaku perampokan menggunakan pisau kater dengan modus sopir taksi dalam jaringan (daring) atau online, dilumpuhkan dan diamankan aparat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di

  • 3 bulan lalu

    Prostitusi Daring Membuat Perempuan Indonesia Semakin Terpuruk

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yahana Yembise mengatakan nama 126 juta perempuan Indonesia jatuh gara-gara adanya prostitusi daring yang terungkap baru-baru

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99