Rabu, 16 Jan 2019

Belanja Pemerintah Wajib Daring

Oleh: marsot
Sabtu, 22 Sep 2018 03:43
BAGIKAN:
istimewa.
Belanja (ilustrasi).
PALEMBANG (EKSPOSnews): Proses pengadaan barang dan jasa atau belanja pemerintah wajib dilakukan secara daring pada 2019 untuk kemudahan monitoring, efisiensi, transfaransi serta penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Asisten II Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Azhar saat membuka sosialisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, mengatakan dengan penerapan aturan belanja pemerintah secara daring atau online maka dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, akuntabel dan kredibel.

Hal ini sejalan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Dengan terbitnya aturan baru itu maka sejak Januari 2019 seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah baik pengadaan langsung, lelang, penunjukan langsung, kontes, sayembara, dan swakelola wajib dilakukan melalui SPSE," kata dia, Jumat 21 September 2018.

Untuk mendukung kebijakan ini, Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2.

Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk mengakomodasi amanat Peraturan Presiden.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir akan sigap menyambut aturan terbaru ini dengan melakukan pelatihan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, Pokja hingga penyedia lokal.

"Bentuk komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kredibel kami semua siap untuk perubahan yang lebih baik," kata dia.

Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir Dwi Muzawal mengatakan pemberian pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini amat dibutuhkan.

"Secara masif KPK, Kemendagri dan LKPP-RI mendorong penggunaan SPSE versi 4.2 sebagai sistem yang diyakini mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," kata dia.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Prostitusi Daring Makin Marak

    MADIUN (EKSPOSnews): Petugas Polres Madiun Kota, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik prostitusi dalam jaringan atau "online" di wilayah hukumnya yang melibatkan gadis di bawah umur.Kepala Unit Tin

  • 3 hari lalu

    Wah...Ada Mahasiswa Menjadi Germo Pelacur Daring

    PONTIANAK (EKSPOSnews): Direskrimum Polda Kalbar meringkus seorang tersangka SA (25) salah seorang mahasiswa yang berprofesi sebagai germo pelacuran daring bersama dua korbannya di sebuah hotel di kaw

  • satu bulan lalu

    Prostitusi Daring di Cirebon

    CIREBON (EKSPOSnews): Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon, Jawa Barat, berhasil mengungkap kasus prostitusi daring (online) dengan mengamankan seorang mucikari."Kita amankan ME (32) mucikari yang

  • 3 bulan lalu

    BPJS Kesehatan Evaluasi Rujukan Daring

    JAKARTA (EKSPOSnews): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengevaluasi sistem uji coba rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit secara daring dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kart

  • 3 bulan lalu

    Mengungkap Jaringan Prostitusi Daring

    KARAWANG (EKSPOSnews): Polres Kabupaten Karawang mengungkap praktik prostitusi dalam jaringan (online) melalui jejaring media sosial facebook di wilayah Karawang, Jawa Barat."Setelah dilakukan penyeli

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99