Rabu, 24 Okt 2018

Belanja Pemerintah Wajib Daring

Oleh: marsot
Sabtu, 22 Sep 2018 03:43
BAGIKAN:
istimewa.
Belanja (ilustrasi).
PALEMBANG (EKSPOSnews): Proses pengadaan barang dan jasa atau belanja pemerintah wajib dilakukan secara daring pada 2019 untuk kemudahan monitoring, efisiensi, transfaransi serta penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Asisten II Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Azhar saat membuka sosialisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, mengatakan dengan penerapan aturan belanja pemerintah secara daring atau online maka dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, akuntabel dan kredibel.

Hal ini sejalan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Dengan terbitnya aturan baru itu maka sejak Januari 2019 seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah baik pengadaan langsung, lelang, penunjukan langsung, kontes, sayembara, dan swakelola wajib dilakukan melalui SPSE," kata dia, Jumat 21 September 2018.

Untuk mendukung kebijakan ini, Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2.

Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk mengakomodasi amanat Peraturan Presiden.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir akan sigap menyambut aturan terbaru ini dengan melakukan pelatihan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, Pokja hingga penyedia lokal.

"Bentuk komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kredibel kami semua siap untuk perubahan yang lebih baik," kata dia.

Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir Dwi Muzawal mengatakan pemberian pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini amat dibutuhkan.

"Secara masif KPK, Kemendagri dan LKPP-RI mendorong penggunaan SPSE versi 4.2 sebagai sistem yang diyakini mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," kata dia.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Mengungkap Jaringan Prostitusi Daring

    KARAWANG (EKSPOSnews): Polres Kabupaten Karawang mengungkap praktik prostitusi dalam jaringan (online) melalui jejaring media sosial facebook di wilayah Karawang, Jawa Barat."Setelah dilakukan penyeli

  • satu bulan lalu

    Kelas Daring di Universitas Bina Darma Palembang

    PALEMBANG (EKSPOSnews): Universitas Bina Darma Palembang, Sumatera Selatan, pada tahun akademik baru 2018/2019 ini mulai menerapkan kelas dalam jaringan (daring) tanpa harus datang ke kampus."Kelas da

  • 6 bulan lalu

    Perizinan Daring di Padang Pariaman

    PARIT MALINTANG (EKSPOSnews): Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat meluncurkan aplikasi pelayanan perizinan online atau dalam ja

  • 10 bulan lalu

    Makelar Prostitusi Daring Ditangkap Polisi

    SURABAYA (EKSPOSnews): Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menangkap seseorang yang diduga sebagai makelar bisnis prostitsusi secara "online" atau dalam jaringan (daring) di Surabaya.Pe

  • 11 bulan lalu

    Polisi Ungkap Prostitusi Daring di Surabaya

    SURABAYA (EKSPOSnews): Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengungkap kasus prostitusi "online" atau dalam jaringan (daring) dengan menetapkan perempuan berinisial SK sebagai tersangka.

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99