Senin, 20 Nov 2017

Akal-Akalan PLN untuk Membebani Pelanggan Pembayaran Abodemen

Oleh: marsot
Rabu, 15 Nov 2017 04:44
BAGIKAN:
pln.co.id
Penambahan daya.
JAKARTA (EKSPOSnews): Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi meminta pemerintah konsisten menjalankan kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi tanpa dengan menaikkan tarifnya.

"Jangan sampai setelah program tersebut baru berjalan, tiba-tiba pemerintah menaikkan biaya beban dan tarif listrik per kWh, yang akan menambah beban masyarakat," ujarnya di Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Ia juga meminta PT PLN (Persero) menjamin kecukupan daya listrik untuk memenuhi peningkatan daya konsumen pascapemberlakuan program tersebut, termasuk mengantisipasi penggunaan kompor dan motor listrik.

Terakhir, lanjutnya, PLN harus menjamin tingkat pemadaman listrik hingga mencapai nol persen.

Menurut dia, kalau masih sering terjadi pemadaman, maka produksi UMKM, yang mengandalkan daya listrik, akan terganggu.

"Pemanfaatan kompor dan motor listrik juga menjadi tidak optimal," katanya.

Fahmy mengapresiasi rencana pemerintah dan PLN menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi tersebut.

Penyederhanaan golongan tersebut bisa mengakomodasi pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan tinggi tanpa perlu pengajuan dan biaya.

Sedangkan, pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan rendah dapat menyesuaikan dan mengatur penggunaan daya listriknya.

Khusus UMKM, menurut dia, bakal memperoleh keuntungan karena bisa memakai daya hingga 4.400 VA tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh, sehingga UMKM dapat lebih berkembang.

"Selain lebih praktis, penyederhanaan golongan listrik juga memperbesar konsumen mendapatkan daya listrik sesuai kebutuhannya," katanya.

Ia menambahkan penyederhanaan golongan juga mendorong rumah tangga menggunakan kompor listrik untuk menggantikan elpiji tiga kg dan motor listrik menggantikan bensin yang ramah lingkungan.

"Pada saat motor listrik sudah digunakan masyarakat, maka daya listrik sudah tersedia," ujarnya.

Fahmy juga mengatakan penggolongan tarif listrik di Indonesia yang mencakup 37 golongan tarif terlalu banyak.

Di Brunei Darussalam, hanya terbagi dua golongan pelanggan listrik, Timor Leste, juga dua golongan, Thailand tujuh, Singapura lima, Vietnam empat, Filipina enam, dan Malaysia 16 golongan.

Menurut dia, penyederhanaan tarif juga akan menaikkan angka konsumsi listrik masyarakat Indonesia, yang pada 2016, tercatat hanya 900-950 kWh per kapita per tahun.

"Kalau negara maju sudah 4.000 kWh per kapita per tahun," katanya.

Sementara itu, berbagai kalangan menilai penyederhaan golongan listrik tidak lain daripada akal-akalan PT PLN untuk menaikkan beban abodemen kepada pelanggan setiap bulan dan tarifnya tentu akan disesuikan sesuai dengan pemakaian daya listrik yang digunakan konsumen.

Sumber: berbagai sumber.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99