Sabtu, 21 Jul 2018

Wah...Ada Monopoli Gula

Oleh: Jallus.
Senin, 18 Sep 2017 05:16
BAGIKAN:
istimewa.
Gula.
KUDUS (EKSPOSnews): Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan dugaan adanya monopoli dalam penjualan gula pasir ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kata Sekretaris Jenderal DPN APTRI M. Nur Khabsyin.

"Laporan ke KPPU tersebut kami sampaikan pada 15 September 2017 beserta sejumlah alasan dan bukti yang kami miliki," ujarnya di Kudus, Minggu 17 September 2017.

Melalui laporan tersebut, lanjut dia, APTRI juga merasa keberatan dengan adanya aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lewat surat nomor S-202/M.EKON/08/2017 bahwa yang membeli gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN hanya Bulog dangan harga Rp9.700 per kilogram.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, mengindikasikan ada monopoli gula petani oleh Perum Bulog, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN dibeli Bulog seharga Rp9.700 per kilogramnya.

Hal itu, kata dia, berdampak pada pemasaran gula tani hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog, sehingga pedagang tidak bisa membeli langsung ke petani, karena harus melalui Bulog.

"Pedagang nantinya juga hanya bisa menjual gula secara eceran, tidak dalam bentuk curah lagi," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut tentu merugikan petani, karena petani merasa dipaksa harus menerima harga pembelian gula sebesar Rp9.700/kg.

Patokan harga jual gula tersebut, kata dia, masih di bawah biaya produksi sebesar Rp10.600/kg.

Ia menduga, praktik monopoli penjualan gula pasir tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pasal 17, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, lanjut dia, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

"Pelaku usaha lain juga tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama," ujarnya.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Di Bali Bisa Bangun Pabrik Gula

    SURABAYA (EKSPOSnews): Direktur Komersial PT Perkebunan Nusantara XI Sucipto Prayitno menilai Bali berpotensi mempunyai pabrik gula untuk mengolah hasil panen tebu secara mandiri."Sesuai analisis bila

  • satu bulan lalu

    Lelang Gula Rafinasi Harus Dievaluasi karena Persekongkolan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa pemerintah harus harus mengevaluasi mekanisme lelang gula kristal rafinasi (GKR) karena memiliki potensi pelanggaran

  • 2 bulan lalu

    PTPN III Tingkatkan Mutu Gula

    JAKARTA (EKSPOSnews): Holding Perkebunan Nusantara, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero) dan PT Barata Indonesia dalam men

  • 3 bulan lalu

    PTPN XI Gandeng 3 Perusahaan Revitalisasi Pabrik Gula

    SURABAYA (EKSPOSnews): PT Perkebunan Nusantara XI menggandeng tiga perusahaan, dua di antaranya dari perbankan nasional untuk mempercepat program revitalisasi pabrik gula yang dimiliki perusahaan ters

  • 4 bulan lalu

    Pabrik Gula Asembagus Bisa Hasilkan Listrik

    SITUBONDO (EKSPOSnews): Revitalisasi Pabrik Gula Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dua kali lipat, namun turbin yang digunakan juga menghasi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99