Sabtu, 30 Mei 2020

Ribuan Nelayan Sumbar Terancam Tak Melaut

Kamis, 08 Sep 2016 04:31
BAGIKAN:
istimewa
Kapal nelayan.

PADANG (EKSPOSnews): Seribu lebih orang nelayan di Sumatera Barat (Sumbar), terancam tidak dapat melaut pada akhir Desember 2016, karena tidak terdaftar sebagai kapal yang ada di Indonesia.

"Surat Direktur Perhubungan Laut Nomor PK.204/I/7/DJPL/16 perihal Pendaftaran Ulang menyatakan, seluruh kapal nelayan harus didaftar ulang enam bulan sejak surat itu diterbitkan atau 15 Desember 2016. Jika tidak, maka kapal dihapus dari daftar kapal di Indonesia dan tidak boleh menangkap ikan diperairan Indonesia," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit usai rapat koordinasi pelayanan kepada pemilik kapal perikanan di Padang, Rabu 7 September 2016.

Ia menambahkan, agar bisa mendaftar ulang, maka ada proses yang harus dilewati yaitu, pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) II Teluk Bayur. Setelah itu penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar.

"Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan disebutkan ada 24 item persyaratan yang harus dipenuhi agar status hukum kapal dapat dikeluarkan KSOP. Hal ini yang belum bisa dilaksanakan oleh nelayan kita," ujarnya.

Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari Pemprov Sumbar, Ombudsman, penegak hukum dan nelayan. Tim ini akan mengupayakan solusi agar kapal nelayan di Sumbar bisa memenuhi 24 persyaratan yang dibutuhkan dan bisa tetap melaut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri menyebutkan, pihaknya tidak bisa mengeluarkan SIUP dan SIPI jika dokumen kapal yang dikeluarkan KSOP tidak ada.

"Kuncinya sekarang di KSOP," lanjutnya.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan, menurut dia setelah Surat Direktur Perhubungan Laut Nomor PK.204/I/7/DJPL/16 perihal Pendaftaran Ulang keluar pada 15 Juni 2016 hingga saat ini, baru 147 dari sekitar 1726 kapal yang ada di Sumbar yang telah diperiksa KSOP dan mendapatkan dokumen kapal.

"Alasan KSOP, kapal nelayan di Sumbar belum bisa memenuhi 24 syarat yang dibutuhkan sehingga dokumen tidak bisa diterbitkan," jelasnya.

Kasi Status Hukum Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) II Teluk Bayur, Gamal S mengatakan KSOP memiliki kewenangan pendaftaran kepada kapal diatas 7 GT, dibawah itu KSOP tidak memiliki kewenangan.

Surat edaran verifikasi persyaratan telah diedarkan secara terbuka dan biaya yang dibutuhkan juga telah tertera dalam peraturan surat edaran tersebut. Silahkan ikuti itu, tegasnya.

Ia mengakui, kapal nelayan di Sumbar banyak yang tidak memenuhi syarat tersebut, karena sejak pembuatan awal sudah terjadi kesalahan.

"Harusnya, sebelum kapal dibuat, gambarnya dikoordinasikan dulu dengan KSOP. Pembuatan kapal juga harus di galangan kapal. Hal ini tidak dilakukan di Sumbar," katanya.

Meski demikian, ia berharap sebelum batas waktu berakhir, kapal yang ada di Sumbar bisa memenuhi persyaratan tersebut.

Ketua Kelompok Nelayan Koto Tangah, Aswid Hamid menerangkan, keengganan nelayan mengurus dokumen kapal itu karena biaya yang dikeluarkan sangat besar untuk ukuran nelayan kecil seperti mereka.

"Kalau biayanya sampai jutaan, kami memang tidak sanggup," sebutnya.

Ia berharap ada solusi terkait persoalan tersebut yang tidak merugikan nelayan.

Rapat Koordinasi Pelayanan kepada Pemilik Kapal Perikanan di gubernuran Sumbar dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar. Turut hadir dalam rapat ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Yosmeri, Kasi Status Hukum Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) II Teluk Bayur Gamal, 0erwakilan Lantamal II Padang, Perwakilan Polda Sumbar, Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Perwakilan TPI Bungus, Perwakilan Pol Air, dan Kelompok Nelayan se-Sumbar.

Pertemuan itu membahas Surat Direktur Perhubungan Laut Nomor PK.204/I/7/DJPL/16 perihal Pendaftaran Ulang.(ant)


  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99