Rabu, 27 Mei 2020

RAPP Hentikan Semua Lahan yang Sedang Konflik

Sabtu, 10 Sep 2016 06:35
BAGIKAN:
istimewa
Lahan (ilustrasi).

JAKARTA (EKSPOSnews): PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sepakat menghentikan segala kegiatan di lahan berkonflik di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kesepakatan penghentian itu diputuskan setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Perusahaan (RAPP) sepakat kegiatan di areal yang sedang berkonflik ini dihentikan untuk sementara, dan untuk konflik sosialnya perusahaan mempersilakan pemerintah mungkin untuk mengajak unsur-unsur masyarakat atau LSM untuk turun dan berdialog bersama guna mencapai kesepakatan dengan masyarakat," kata Kepala BRG Nazir Foead di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat 9 September 2016.

Nazir mengatakan areal yang masih berkonflik antara RAPP dengan masyarakat tiga desa, yakni Bagan Melibur, Lunkit, dan Mengkirau, menjadi areal yang tim BRG tinjau bersama Polisi Hutan (Polhut) KLHK. Dan perusahaan sudah bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat yang ingin areal yang tadinya kebun tersebut tetap menjadi kebun, dan bisa dikelola oleh mereka.

"Saya lihat sebelumnya itu adalah kebun sagu. Jadi kalau perusahaan mau mendengarkan aspirasi masyarakat harusnya bersedia," ujar dia.

Dalam mengoperasikan perusahaan, ia mengatakan ada Rencana Kerja Umum (RKU) yang menjadi pedoman utama perusahaan melakukan aktivitasnya.

RKU yang telah ada memang sedikit banyak telah memfasilitasi menekan konflik, namun dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 yang ada dalam tahap final, ditambah beberapa Peraturan Menteri (Permen) dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka perusahaan harus siap merevisi RKU dengan melihat fungsi lindung gambut, fungsi budidaya gambut, dan daerah gambut dalam harus dikelola dengan tepat agar tidak menyalahi administrasi di pemerintahan.

"Kami bersama Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) akan menyelesaikan pemetaan mana kawasan berfungsi lindung dan budidaya di Pulau Padang. Perusahaan harus juga bersedia melakukan kerja restorasi gambut tidak hanya di dalam wilayah konsesi mereka tapi juga kawasan gambut yang bertetangga dengan konsesi mereka," ujar Nazir.

Semua itu, lanjutnya, agar restorasi gambut tidak parsial berkotak-kotak di wilayah tapi dilakukan secara keseluruhan ekosistem terorganisasi dengan baik.

"Itu akan jadi prioritas kerja kami. Kebetulan Meranti merupakan kabupaten prioritas bagi BRG," kata Nazir.

Presiden Direktur PT RAPP Tony Wenas mengatakan ada beberapa hal yang telah disepakati dalam pertemuan bersama BRG dan KLHK. Perusahaan akan bekerja bersama sama dengan BRG untuk melakukan restorasi di luar wilayah konsesi namun dalam satu kesatuan lanskap di Pulau Padang.

"Seperti yang tadi disampaikan, kami akan sangat kooperatif dengan pemerintah dan bersama-sama melaksanakan komitmen," ujar dia.

Sebelumnya dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan BRG di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Senin (5/9), Kepala BRG menemukan kegiatan pembukaan gambut oleh salah satu anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atau APRIL.

Kunjungan BRG ini, ia mengatakan dilakukan untuk merespon pengaduan warga Desa Bagan Melibur, terkait pembangunan sejumlah kanal dan pembukaan gambut oleh perusahaan tersebut. Laporan diterima BRG pada 10 Juni 2016.(ant)


  Berita Terkait
  • 11 bulan lalu

    Upaya Hentikan Kebakaran Lahan dan Hutan

    Sebanyak 99 persen kebakaran hutan dan lahan dipicu ulah manusia, baik disengaja maupun tidak, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo  ketika membicarakan tentang k

  • tahun lalu

    Ketua DPD Golkar Wonosobo Diberhentikan

    SEMARANG (EKSPOSnews): Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo Triana Widodo secara resmi diberhentikan dari jabatannya karena mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2

  • tahun lalu

    Zumi Zola Diberhentikan dari Gubernur Jambi

    JAMBI (EKSPOSnews): Zumi Zola Zulkifli resmi diberhentikan dari jabatan sebagai Gubernur Jambi menyusul ditandatanganinya surat pemberhentian Zumi Zola oleh Presiden RI, Joko Widodo."Keppres pemberhen

  • 2 tahun lalu

    Direktur Teknik Lion Air Diberhentikan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Lion Air menyatakan akan melaksanakan arahan dan keputusan Kementerian Perhubungan untuk merumahkan serta memberhentikan Muhammad Asif yang menjabat sebagai Direktur Teknik Lion

  • 2 tahun lalu

    Hakim Diberhentikan dengan Hormat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melalui forum Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan hakim yustisia di Pengadilan Tinggi Gorontalo berinisial JWL."MKH memutuskan member

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99