Selasa, 26 Mei 2020

Pemerintah Siap Kirim Delegasi ke Uni Eropa

Oleh: Jallus
Selasa, 19 Mar 2019 05:15
BAGIKAN:
marsot
Kebun sawit.
JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah siap mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit, yang telah dianggap sebagai komoditas berisiko tinggi.

"Rencananya pada 7 April 2019, tentunya untuk bertemu dengan parlemen Uni Eropa," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 18 Maret 2019.

Tujuan delegasi ini adalah memberikan tanggapan atas rancangan peraturan Komisi Eropa yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa, sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation No C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on Biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap scrutinize document dalam waktu dua bulan ke depan.

"Rencananya, paling lambat dua bulan, tapi dalam perjalanannya bisa lebih cepat dari dua bulan, jadi kita perlu menyampaikan pandangan dan posisi kita mengenai delegated regulation," ujar Darmin.

Terdapat 10 agenda yang akan dibawa oleh delegasi yang beberapa di antaranya mengenai pengelolaan sawit berkelanjutan, produktivitas minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya, dan penciptaan lapangan kerja.

Darmin mengatakan pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai langkah agar pengelolaan sawit terus berkelanjutan melalui penanaman kembali untuk mendorong produktivitas.

"Kita benahi pengelolaan supaya sawit lebih berkelanjutan dengan melakukan replanting secara intensif sejak tahun lalu dan melakukan moratorium pembukaan lahan," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, minyak sawit saat ini mempunyai produktivitas beberapa kali lipat dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya seperti bunga matahari.

"Kalau satu hektare tanah ditanami sawit, bisa menghasilkan delapan sampai 10 ton. Kalau yang lain, boleh jadi hanya satu ton. Jadi, bisa delapan sampai 10 kali lipat dari minyak nabati lainnya," ujar Darmin.

Selama ini, pengadaan minyak sawit ini juga telah menciptakan lapangan kerja bagi 17 juta pekerja di Indonesia, sehingga secara tidak langsung memberikan manfaat sosial ekonomi yang besar.

Oleh karena itu, langkah keberatan yang juga disepakati oleh dua produsen sawit lainnya, Malaysia dan Kolombia ini, merupakan upaya untuk melawan standar ganda yang diterapkan Uni Eropa.

"Karena ini diskriminatif dan pihak-pihak sana selalu bicara kerja sama multilateralisme, kita juga siap membawa ini ke WTO, karena bisa diuji langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang fair atau proteksionisme dengan berbagai macam tudingan," ujar Darmin. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 bulan lalu

    Pemerintah Akan Bangun 500 BTS

    JAKARTA (EKSPOSnews): Setelah meresmikan pengoperasian Palapa Ring, pemerintah merancang pembangunan 4.000 BTS yang akan dieksekusi sebanyak 500 BTS hingga akhir tahun ini dan sisanya pada 2020."Sampa

  • 8 bulan lalu

    Pemerintah Serahkan Rumah untuk Korban Gempa NTB

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyerahkan 40 ribu unit rumah untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat yang telah dibangun den

  • 10 bulan lalu

    Pemerintah Tak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

    BOGOR (EKSPOSnews): Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa tak ada aturan yang melarang kepulangan Imam Besar

  • 10 bulan lalu

    Pemerintah Aceh Evaluasi Perusahaan Tambang

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi paling barat Indonesia guna mencengah terjadinya pelanggaran hukum."Pemerintah

  • 12 bulan lalu

    Puluhan Nelayan Kurang Mampu Dapat Rumah dari Pemerintah

    PAINAN (EKSPOSnews): Sebanyak 70 nelayan di Nagari (Desa) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menerima bantuan rumah layak dari pemerintah pusat."Biaya pembangunan p

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99