Sabtu, 30 Mei 2020

Pemerintah Diminta Melindungi Persawitan Nasional

Rabu, 07 Sep 2016 05:02
BAGIKAN:
istimewa
Perkebunan kelapa sawit.

MEDAN (EKSPOSnews): Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki berharap pemerintah semakin melindungi persawitan nasional menyusul terus berlanjutnya penurunan nilai devisa dari komoditas itu.

"Di Sumut misalnya, devisa dari golongan lemak dan minyak hewan/nabati yang di dalamnya ada CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) hingga Juli 2016 sudah turun 7,86 persen dari periode sama tahun 2015," ujar Ketua Gapki Sumut, Setia Dharma Sebayang di Medan, Selasa 6 September 2016.

Sepanjang Januari-Juli 2016, devisa dari golongan barang itu tinggal 1,720 miliar dolar AS dari periode sama 2015 yang masih bisa 1,866 miliar dolar AS.

Penurunan devisa terjadi akibat turunnya volume dan harga ekspor yang dipengaruhi berbagai hal termasuk krisis global.

Penurunan itu sangat disayangkan mengingat, sejak awal, komoditas itu selalu menjadi penyumbang tebesar devisa Sumut, "Pemerintah harus semakin memberi perlindungan kepada persawitan nasional karena sebelumnya pemerintah juga sudah menjadikan komodits itu sebagai industri strategis," katanya.

Perlindungan mulai dari bantuan kepada petani sawit khususnya dalam peremajaan tanaman tua, menekan angka pencurian TBS maupun CPO hingga membantu terus menekan kampanye negatif sawit," katanya.

Menurut Tungkot Sipayung, kampanye negatif sawit sudah berlangsung lama atau sejak sekitar tahun 1980-an.

"kampaney engatif itu merupakan bentuk kekhawatiran produsen minyak kedelai dan lainnya terhadap kekuatan sawit," katanya.

Kalau awalnya, kampanye hanya berkisar isu gizi, dewasa ini sudah menyangkut seluruh aspek mulai sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu yang harus dperangi dan peran pemerintah sangat besar," kata peneliti sawit itu.(ant)


  Berita Terkait
  • 8 bulan lalu

    Pemerintah Akan Bangun 500 BTS

    JAKARTA (EKSPOSnews): Setelah meresmikan pengoperasian Palapa Ring, pemerintah merancang pembangunan 4.000 BTS yang akan dieksekusi sebanyak 500 BTS hingga akhir tahun ini dan sisanya pada 2020."Sampa

  • 8 bulan lalu

    Pemerintah Serahkan Rumah untuk Korban Gempa NTB

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyerahkan 40 ribu unit rumah untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat yang telah dibangun den

  • 11 bulan lalu

    Pemerintah Tak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

    BOGOR (EKSPOSnews): Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa tak ada aturan yang melarang kepulangan Imam Besar

  • 11 bulan lalu

    Pemerintah Aceh Evaluasi Perusahaan Tambang

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi paling barat Indonesia guna mencengah terjadinya pelanggaran hukum."Pemerintah

  • 12 bulan lalu

    PTPN IV Perlu Terobosan karena Turunnya Harga CPO

    MEDAN (EKSPOSnews): Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, menyampaikan bahwa halal bi halal sangat penting dilaksanakan setiap tahun, karena selain untuk bersilaturahmi dan bermaafan juga merupakan sarana

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99