Jumat, 29 Mei 2020
  • Home
  • Agribisnis
  • Pemerintah Akan Gugat Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Pemerintah Akan Gugat Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Oleh: marsot
Senin, 08 Apr 2019 16:16
BAGIKAN:
istimewa.
Kebun sawit.
JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya negosiasi terkait diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

Namun, jika mengalami kebuntuan di mana Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II akhirnya disetujui Parlemen Uni Eropa, pemerintah akan mengajukan gugatan ke European Court demi memperjuangkan nasib minyak kelapa sawit, khususnya petani kecil yang terkena dampak ketentuan tersebut.

"Kita dengan Malaysia betul-betul ingin agar jangan sampai itu dilakukan, tentu ada negosiasi. Tapi kalau ini masih berlanjut kita mungkin pergi ke European Court, mungkin nanti ke WTO," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 April 2019.

Menurut Luhut, proses gugatan di European Court lebih singkat dibanding gugatan ke WTO yang memakan waktu bertahun-tahun, sehingga lebih efektif dilakukan.

Opsi lain seperti keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement), menurut Luhut, juga dipertimbangkan dalam rangka melawan tekanan Uni Eropa.

"Opsi keluar dari Paris Agreement, kenapa tidak? Amerika saja bisa, Brasil saja bisa kok. Kenapa kita tidak bisa? Penghasil karbon ini sekarang paling banyak kan hutannya Indonesia, Brasil, sama Kolombia. Kolombia punya hutan juga besar. Jadi semua negara berkembang yang kena," katanya.

Untuk mengantisipasi berkurangnya pasar Uni Eropa, tentu Indonesia akan menyasar pasar lain dan terus menggenjot penggunaan sawit di dalam negeri.

"B20, B30, hingga nanti B100 atau green energy itu akan didorong," ujarnya.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyampaikan keberatan terkait diskriminasi produk minyak kelapa sawit dan turunannya kepada Uni Eropa melalui surat yang ditandatangani bersama oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Keberatan yang disampaikan pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan sikap yang ditegaskan demi kepentingan petani sawit yang menggantungkan hidup mereka pada industri tersebut. Indonesia bersama Malaysia merupakan negara pemasok 85 persen produk minyak kelapa sawit dunia.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 8 bulan lalu

    Pemerintah Akan Bangun 500 BTS

    JAKARTA (EKSPOSnews): Setelah meresmikan pengoperasian Palapa Ring, pemerintah merancang pembangunan 4.000 BTS yang akan dieksekusi sebanyak 500 BTS hingga akhir tahun ini dan sisanya pada 2020."Sampa

  • 8 bulan lalu

    Pemerintah Serahkan Rumah untuk Korban Gempa NTB

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyerahkan 40 ribu unit rumah untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat yang telah dibangun den

  • 10 bulan lalu

    Pemerintah Tak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

    BOGOR (EKSPOSnews): Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa tak ada aturan yang melarang kepulangan Imam Besar

  • 10 bulan lalu

    Pemerintah Aceh Evaluasi Perusahaan Tambang

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi paling barat Indonesia guna mencengah terjadinya pelanggaran hukum."Pemerintah

  • 12 bulan lalu

    Puluhan Nelayan Kurang Mampu Dapat Rumah dari Pemerintah

    PAINAN (EKSPOSnews): Sebanyak 70 nelayan di Nagari (Desa) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menerima bantuan rumah layak dari pemerintah pusat."Biaya pembangunan p

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99