Kamis, 16 Agu 2018

Mengalokasikan Hutan Adat di Sumatera Barat

Oleh: marsot
Senin, 29 Jan 2018 04:41
BAGIKAN:
marsot
Hutan adat.
PADANG (EKSPOSnews): Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengalokasikan seluas 12.100 hektare untuk ditetapkan menjadi hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan provinsi itu Yonefis di Padang.

Hutan itu terbagi pada tiga lokasi masing-masing di Kabupaten Tanah Datar dan dua di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Di Tanah Datar tepatnya Malalo Tigo Jurai dialokasikan 5.100 hektare dan di Mentawai total 7.000 hektare," ujarnya, Minggu 28 Januari 2018.

Status Hutan Adat itu hingga saat ini masih dalam proses untuk dikeluarkan izinnya oleh kementerian. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar hal itu bisa secepatnya tercapai, salah satunya peraturan daerah di tingkat kabupaten terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memiliki hutan adat.

Menurutnya proses mewujudkan hutan adat di Sumbar sudah dimulai pada 2016. Dinas Kehutanan Sumbar bersama pihak terkait telah melaksanakan komunikasi multipihak dalam rangka proses pendampingan pengakuan hutan adat di Tanah Datar dan Mentawai.

Komunikasi multipihak dalam rangka proses pendampingan pengakuan hutan adat bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman kepada para pengambil kebijakan dan multipihak di Sumbar, terutama pemerintah kabupaten dan DPRD agar mempunyai persepsi dan spirit yang sama dalam rangka mendorong pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Pada 11 November 2017, DPRD Mentawai akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) Mentawai.

Perda itu diharapkan menjadi dasar untuk mengusulkan hutan adat di daerah itu.

Sementara Kabupaten Tanah Datar masih menggunakan Perda Nagari Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 yang masih bersifat umum untuk pengusulan tersebut.

Sesuai Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan judicial review terhadap Undang-undang itu yang termaktub dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Salah satu putusannya merubah bunyi pasal 1 ayat 6 UU Nomor 41 tahun 1999. Awalnya pasal itu berbunyi hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kata negara dalam pasal itu dihapus hingga menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan adat saat ini merupakan bagian program Perhutanan Sosial sebagai bentuk reforma agraria bidang kehutanan. Berdasarkan hal itu masyarakat adat tidak hanya mendapat akses pengelolaan namun juga hak milik terhadap lahan dalam bentuk sertifikat.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 7 bulan lalu

    Dinas Sosial Sumatera Barat Catat Anak Terlantar

    PADANG (EKSPOSnews): Dinas Sosial Sumatera Barat mencatat jumlah anak terlantar di provinsi itu pada 2017 berjumlah 51.672 orang atau turun 200 orang dari 2016 yakni 51.872 orang."Kami terus berupaya

  • 7 bulan lalu

    Balita Ditembak di Sumatera Barat

    PULAU PUNJUNG (EKSPOSnews): Kepolisian Resor Dharmasraya, Sumatera Barat mengungkap motif penembakan yang menewaskan balita RA (2) karena pelaku, UC (39), sakit hati kepada ayah korban."Aksi nekat dil

  • 2 tahun lalu

    Pembuktian Sumatera Barat Dalam Percepatan Penetapan Hutan Adat

    Pembuktian Sumatera Barat Dalam Percepatan Penetapan Hutan Adat PADANG (EKSPOSnews): Sembilan komunitas masyarakat hukum adat akhirnya mendapatkan pengakuan dan penetapan terhadap hutan adat d

  • 2 tahun lalu

    Pacu Kreativitas Enterpreneur Sumatra Barat, Universitas Andalas Padang gandeng BUMN

    PADANG (EKSPOSnews): Bermunculannya UMKM  baru di Sumatera Barat saat ini diharapkan dapat memacu perekonomian ditengah perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini. Seiring dengan berkembang

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99