Selasa, 20 Nov 2018

KLHK Tagih Denda kepada PT Merbau Pelalawan Lestari

Oleh: Jallus
Selasa, 11 Sep 2018 08:53
BAGIKAN:
istimewa.
Uang denda.
PEKANBARU (EKSPOSnews): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) "menagih" pembayaran denda sebesar Rp16,2 triliun kepada PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) dengan meminta Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan eksekusi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani dikonfirmasi dari Pekanbaru, mengatakan pihaknya telah mendatangi Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan eksekusi.

"Sudah kami datangi PN Pekanbaru (untuk meminta melakukan eksekusi)," katanya, Selasa 11 September 2018.

PT MPL divonis terbukti bersalah melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan vonis membayar denda sebesar Rp16,2 triliun kepada negara.

Dalam putusannya yang tercantum pada nomor perkara 460 K/Pdt/2016, Majelis Hakim MA yang dipimpin Hakim Agung Takdir Rahmadi dengan anggota hakim I Gusti Agung Sumanatha dan Nurul Elmiyah memenangkan kasasi yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Putusan itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR, tanggal 28 November 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor157/Pdt.G/2013/PN Pbr tanggal 3 Maret 2014.

Dalam salinan putusan itu, disebutkan bahwa pihak tergugat, PT Merbau Pelalawan Lestari terbukti melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Selain itu, perusahaan juga terbukti menebang hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum.

Perusahaan tersebut kemudian divonis bersalah dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp16,2 triliun. Adapun rinciannya, yakni kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 5.590 hektare senilai Rp12.167.725.050.

Kemudian, kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 1.873 hektare senilai Rp4.076.849.755.000.

Selang dua tahun pasca putusan itu, PT MPL tak kunjung melakukan pembayaran denda yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dirjen Gakkum KLHK meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar segera melakukan eksekusi.

"Jadi kewenangan eksekusi ada di (tangan) Ketua PN Pekanbaru. Kami sudah meminta PN untuk melakukan eksekusi," kata Rasio.

Terpisah, Direktur PT MPL, Koswara tidak memberikan respon ketika dihubungi perihal keterlambatan pembayaran denda tersebut. Baik telfon maupun pesan singkat hingga berita ini diturunkan belum ditanggapi.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    KLHK Perluas Konservasi Orangutan di Batang Toru

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta PT North Sumatera Hydro Energi (NSHE) memperkuat konservasi habitat orangutan dan satwa liar lainnya karena keberadaanny

  • 2 bulan lalu

    KLHK Menangkan Gugatan Kebakaran Hutan

    HONG KONG (EKSPOSnews): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangi gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan membuat tiga perusahaan harus mengganti rugi dan melakukan pe

  • 4 bulan lalu

    PN Sabang Denda Nahkoda Kapal STS-50

    SABANG (EKSPOSnews): Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sabang, Provinsi Aceh, menjatuhkan hukuman pidana denda kepada Nahkoda Kapal STS-50, Matveev Aleksandr (56) warga negara Rusia sebesar Rp200 j

  • 7 bulan lalu

    Telkomsel Denda Sepihak Pelanggan TCASH, Pemerasan Gaya Baru?

    MEDAN (EKSPOSnews): Pelanggan TCASH Telkomsel keluhkan cara-cara manajemen Telkomsel mengeruk keuntungan dari pelanggan dengan mendebit saldo TCASH yang tak aktif.Sebagai perusahaaan besar semestinya

  • 11 bulan lalu

    KLHK Menangkan Gugatan Terhadap PT Ricky Kurniawan Kertapersada

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menunjukkan ketegasannya pada korporasi penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan memenangkan gugatan perdata

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99