Jumat, 16 Nov 2018
  • Home
  • Agribisnis
  • Desa yang Sudah Usia 30 Tahun di Sumut Harus Dibebaskan dari Kawasan Hutan

Desa yang Sudah Usia 30 Tahun di Sumut Harus Dibebaskan dari Kawasan Hutan

Oleh: Tawanli
Sabtu, 07 Jul 2018 06:59
BAGIKAN:
marsot
Kawasan hutan.
TAPANULI SELATAN (EKSPOSnews): Rasyid Assaf Dongoran, selaku praktisi Kehutanan Sumatera Utara tidak jemu-jemunya mengajak semua kalangan untuk duduk bersama memperjuangkan nasib rakyat di desa terpencil di Sumatera Utara. Khusunya kepentingan masyarakat petani yang letaknya berada dikawasan hutan lindung dan produksi.

Demikian disampaikannya saat dirinya bertemu dengan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) Tapanuli Selatan Hajrul Aswat Siregar di sebuah forum diskusi yang diadakan di Sipirok, Jumat 6 Juli 2018.  

Rasyid mengatakan bahwa ada kebijakan Pemerintah yg perlu disosialisasi dan difahamkan kepada masyarakat desa dan aparatur desa tentang  Peraturan Presiden ( Perpres) No.88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

"Diharapkan adanya inventarisasi dan verifikasi terhadap Desa-desa yang wilayahnya masuk dalam kawasan hutan yg berstatus tahapan penunjukan kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sehingga bisa dibebaskan atau diperbaiki batas kawasan atau dikeluarkan dari status kawasan hutan," terang Rasyid.

Dia menjelaskan sebagai pemahaman awal adalah setiap desa diharapkan mengajukan dirinya dan memberikan sejarah desa yang usianya minimal 20 tahun atau lahan-lahan yang telah digarap lama.

Desa-desa tersebut memiliki kesaksian dari tokoh masyarakat yang dipercaya dan memiliki pengakuan serta dibenarkan oleh kepala desa atau lurah.

Rasyid mengatakan, memang Pemerintah menunjuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTK) yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Menurut Rasyid para tokoh asyarakat Desa dan Kepala Desa secara aktif untuk mempelajari secara cermat Perpres ini dan mengambil inisiatif bergerak dalam rangka kepentingan masyarakat.

"Semangat Perpres 88 ini hendaknya tidak dibonceng kepentingan segelintir kelompok atau "mafia tanah" untuk  memutihkan kawasan hutan," ungkapnya.

Rasyid berharap semangat ini memadukan komitmen membangkitkan gairah ekonomi dengan nyaman bekerja berproduksi di lahan lahan yang konflik status hutan dan masyarakat tetap komitmen menjaga kelestarian alam dengan praktek bertani yang ramah dengan alam.

"Sesungguhnya, apapun status lahan saat ini berupa hutan produksi, hutan lindung jika masyarakat tidak patuh hukum maka alam akan rentan dan beresiko bencana," tegasnya.

Secara hakiki bahwa status non kawasan hutan diberikan kepada masyarakat desa, dengan tetap adanya kesadaran tinggi menjaga kelestarian ekosistem maka terjagalah kelestarian alam.

"Saya mendorong semua pihak bahu-membahu bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat untuk saling percaya dan komitmen menjaga kelestarian alam, sekalipun desa- desa tersebut kelak dikeluarkan dari status kawasan hutan fungsi tertentu," katanya.

Direktur Eksekutif Sumatera Rainforest Institute (SRI) yang berkecimpung dibidang Kehutanan dan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal

Saat ini di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal  bahkan seluruh wilayah Tapanuli merupakah salah satu wilayah yang memiliki desa desa berada dalam kawasan hutan dan usia desanya sudah lebih dari 50-100 tahun. "Desa itu harus dibebaskan dan dikeluarkan dari kawasan hutan," pintanya.   

Sementara itu, Hajrul Aswad Siregar, selaku Ketua DPD KNPI Kab Tapanuli Selatan  menyambut baik pemikiran yang diutarakan praktisi Kehutanan Rasyid Assaf Dongoran, jajaran KNPI siap membantu Desa-desa yg saat ini berada dalam kawasan hutan.

"KNPI siap memperjuangkan desa-desa tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana dicantumkan dalam Perpres 88," jelas Hajrul.

"Kami prihatin akan berlarut-larutnya konflik status fungsi dengan keberadaan desa didalam kawasan hutan atas penunjukan dan penetapan dijaman dahulu, akan berdampak negatif pada masyarakat di Desa terpencil ke depannya," ujarnya 

  Berita Terkait
  • 4 minggu lalu

    Ratusan Aparatur Desa Kecamatan Kabanjahe Diminta Daftar BPJS Ketenagakerjaan

    KABANJAHE (EKSPOSnews): Pemerintah mendorong agar aparatur desa dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

  • satu bulan lalu

    Bupati Karo Perintahkan OPD Anggarkan Iuran BPJS TK Bagi Pejabat Daerah, Honorer (THL), dan Perangkat Desa

    KABANJAHE (EKSPOSnews): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakeraan Kantor Cabang Perintis Karo  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerja sama Operasional (KSO)  dengan Pemerinta

  • satu bulan lalu

    Desa Tomok Binaan Pelindo 1 Raih Penghargaan

    MEDAN (EKSPOSnews): PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerima dua penghargaan TOP CSR 2018 yang diselenggarakan oleh Majalah TOP Business di The Sultan Hotel Jakarta pada Kamis 4 Oktober 2018, kateg

  • 2 bulan lalu

    Seluruh Desa di Nias Akan Diterangi Listrik

    GUNUNG SITOLI (EKSPOSnews): PT PLN area Nias menargetkan paling lama akhir Desember 2019 seluruh desa di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, yang mencakup lima kabupaten sudah dialiri listrik.Manajer PT P

  • 2 bulan lalu

    Astra Bina Desa Sejahtera

    JAKARTA (EKSPOSnews): Program CSR PT Astra International Tbk. menargetkan akan ada 300 desa sejahtera pada tahun 2018 ini di 100 kabupaten seluruh Indonesia."Kami menargetkan pada 2018 ini ada 300 des

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99