Sabtu, 19 Jan 2019
  • Home
  • Agribisnis
  • Desa yang Sudah Usia 30 Tahun di Sumut Harus Dibebaskan dari Kawasan Hutan

Desa yang Sudah Usia 30 Tahun di Sumut Harus Dibebaskan dari Kawasan Hutan

Oleh: Tawanli
Sabtu, 07 Jul 2018 06:59
BAGIKAN:
marsot
Kawasan hutan.
TAPANULI SELATAN (EKSPOSnews): Rasyid Assaf Dongoran, selaku praktisi Kehutanan Sumatera Utara tidak jemu-jemunya mengajak semua kalangan untuk duduk bersama memperjuangkan nasib rakyat di desa terpencil di Sumatera Utara. Khusunya kepentingan masyarakat petani yang letaknya berada dikawasan hutan lindung dan produksi.

Demikian disampaikannya saat dirinya bertemu dengan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) Tapanuli Selatan Hajrul Aswat Siregar di sebuah forum diskusi yang diadakan di Sipirok, Jumat 6 Juli 2018.  

Rasyid mengatakan bahwa ada kebijakan Pemerintah yg perlu disosialisasi dan difahamkan kepada masyarakat desa dan aparatur desa tentang  Peraturan Presiden ( Perpres) No.88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

"Diharapkan adanya inventarisasi dan verifikasi terhadap Desa-desa yang wilayahnya masuk dalam kawasan hutan yg berstatus tahapan penunjukan kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sehingga bisa dibebaskan atau diperbaiki batas kawasan atau dikeluarkan dari status kawasan hutan," terang Rasyid.

Dia menjelaskan sebagai pemahaman awal adalah setiap desa diharapkan mengajukan dirinya dan memberikan sejarah desa yang usianya minimal 20 tahun atau lahan-lahan yang telah digarap lama.

Desa-desa tersebut memiliki kesaksian dari tokoh masyarakat yang dipercaya dan memiliki pengakuan serta dibenarkan oleh kepala desa atau lurah.

Rasyid mengatakan, memang Pemerintah menunjuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTK) yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Menurut Rasyid para tokoh asyarakat Desa dan Kepala Desa secara aktif untuk mempelajari secara cermat Perpres ini dan mengambil inisiatif bergerak dalam rangka kepentingan masyarakat.

"Semangat Perpres 88 ini hendaknya tidak dibonceng kepentingan segelintir kelompok atau "mafia tanah" untuk  memutihkan kawasan hutan," ungkapnya.

Rasyid berharap semangat ini memadukan komitmen membangkitkan gairah ekonomi dengan nyaman bekerja berproduksi di lahan lahan yang konflik status hutan dan masyarakat tetap komitmen menjaga kelestarian alam dengan praktek bertani yang ramah dengan alam.

"Sesungguhnya, apapun status lahan saat ini berupa hutan produksi, hutan lindung jika masyarakat tidak patuh hukum maka alam akan rentan dan beresiko bencana," tegasnya.

Secara hakiki bahwa status non kawasan hutan diberikan kepada masyarakat desa, dengan tetap adanya kesadaran tinggi menjaga kelestarian ekosistem maka terjagalah kelestarian alam.

"Saya mendorong semua pihak bahu-membahu bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat untuk saling percaya dan komitmen menjaga kelestarian alam, sekalipun desa- desa tersebut kelak dikeluarkan dari status kawasan hutan fungsi tertentu," katanya.

Direktur Eksekutif Sumatera Rainforest Institute (SRI) yang berkecimpung dibidang Kehutanan dan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal

Saat ini di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal  bahkan seluruh wilayah Tapanuli merupakah salah satu wilayah yang memiliki desa desa berada dalam kawasan hutan dan usia desanya sudah lebih dari 50-100 tahun. "Desa itu harus dibebaskan dan dikeluarkan dari kawasan hutan," pintanya.   

Sementara itu, Hajrul Aswad Siregar, selaku Ketua DPD KNPI Kab Tapanuli Selatan  menyambut baik pemikiran yang diutarakan praktisi Kehutanan Rasyid Assaf Dongoran, jajaran KNPI siap membantu Desa-desa yg saat ini berada dalam kawasan hutan.

"KNPI siap memperjuangkan desa-desa tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana dicantumkan dalam Perpres 88," jelas Hajrul.

"Kami prihatin akan berlarut-larutnya konflik status fungsi dengan keberadaan desa didalam kawasan hutan atas penunjukan dan penetapan dijaman dahulu, akan berdampak negatif pada masyarakat di Desa terpencil ke depannya," ujarnya 

  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    Gaji Perangkat Desa Setara ASN

    JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia telah memutuskan semua perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan penghasilan setara dengan ASN (Aparatur Sipil Ne

  • 4 minggu lalu

    Pelindo 1 Raih Penghargaan, Kembangkan Desa Wisata Tomok

    MEDAN (EKSPOSnews): PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 meraih penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara atas perhatian dan dukungannya dalam pengembangan

  • 4 minggu lalu

    Dana Desa Mengurangi Kesenjangan

    MUNTOK (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengharapkan dana desa yang dikucurkan langsung pemerintah pusat mampu mengurangi ketimpangan pembangunan di

  • satu bulan lalu

    Serapan Dana Desa di Aceh Lumayan Bagus

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim menyatakan, hingga minggu ke dua bulan Desember atau menjelang akhir tahun anggara

  • satu bulan lalu

    Membangun Desa Peternakan Modern

    BANDUNG (EKSPOSnews): Perusahaan olahan susu PT Frisian Flag Indonesia (FFI) membangun desa peternakan sapi modern (Dairy Village) di Ciater Subang, Jawa Barat, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99