Selasa, 16 Jul 2019

Batalkan HGU Milik PT Hardaya Inti Plantations

Oleh: marsot
Selasa, 02 Jul 2019 04:13
BAGIKAN:
istimewa.
Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.
PALU (EKSPOSnews): Warga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah meminta Badan Pertanahan Nasional provinsi itu agar tidak memperpanjang hak guna usaha milik PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

"Badan Pertanahan selaku instansi yang berwenang agar tidak memperpanjang HGU PT HIP karena kehadiran perusahaan itu hanya menyengsarakan rakyat dan membawa bencana, belum lagi banyak lahan masyarakat mereka ambil termasuk kawasan hutan," kata Koordinator aksi Forum Tani Buol Sudarmin saat menggelar unjuk rasa di depan kantor BPN Sulteng, Senin 1 Juli 2019.

Menurut dia, kehadiran PT HIP sejak 1994 di Kabupaen Buol justru menimbulkan berbagi masalah salah satu di antaranya, menggusur lahan pertanian masyarakat yang sudah dikuasai puluhan tahun sebelum masuknya perusahaan tersebut.

Bahkan, PT HIP dianggap melakukan penyerobotan lahan hingga intimidasi terhadap masyarakat setempat yang kesehariannya mengolah lahan pertanian untuk menghidupi keluarga mereka.

"Saat ini PT HIP sudah menguasai dan mengolah sekitar 22.000 hektare lahan yang masuk dalam HGU," kata Sudarmin.

Dalam orasinya, berdasarkan hasil telaah Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah setempat tahun 2013, menemukan adanya kawasan hutan masuk dalam HGU PT HIP seluas 5.190 hektare dan di luar HGU seluas 1.108 yang sudah tertanam bibit kelapa sawit.

Koordinator Kampanye Walhi Sulteng Stevandi memaparkan, pada September 2018 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 terkait moratorium perkebunan kelapa sawit, tetapi pada November di tahun itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pelepasan kawasan hutan nomor 517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018 untuk PT HIP.

"Ada upaya pelepasan kawasan hutan kurang lebih seluas 10.000 hektare masuk dalam zona tangkapan air, sehingga sangat mengancam masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut. Bentuk ancamannya jika di musim hujan akan menimbulkan banjir dan tanah longsor, di musim kering lahan pertanian tidak mendapat suplai air yang cukup," tutur Stevandi.

Dalam tuntutannya, pengunjukrasa meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut SK nomor 517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018 karena dinilai berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. BPN diminta agar tidak memperpanjang HGU dan menerbitkan HGU baru PT HIP di atas lahan 10.000 hektare, selain itu pihaknya juga meminta kepolisian setempat agar mengusut tuntas serta menangkap pelaku kejahatan kehutanan di Kabupaten Buol.

Pengunjukrasa mengancam, jika tuntutan mereka tidak disahuti pemerintah, maka persoalan tersebut akan diselesaikan dengan cara mereka sendiri.

Dia mengaku, aktivitas perkebunan sawit milik PT HIP berdampak buruk terhadap lima kecamatan di kabupaten itu di antaranya Kecamatan Tiloan,Bukal,Bokat Momunu dan Kecamatan Bunobou termasuk ekosistem hutan karena terjadi pengalihfungsian lahan.

"Masalah ini sangat kompleks, belum lagi bicara soal buruh, banyak pekerja di perusahaan itu tidak mendapat upah sesuai kontrak termasuk alat keselamatan kerja yang harus ditanggulangi pekerja," tuturnya.

Unjuk rasa penolakan PT HIP melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan mahasiswa serta 63 Kepala Desa di Kabupaten Buol. 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 8 bulan lalu

    RNI Dorong Pengusutan Penyerobotan Lahan HGU PG Jatitujuh ke Satgas Saber Pungli

    JAKARTA (EKSPOSnews): Salah satu Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang agroindustri, PT PG Rajawali II, terus berupaya menyelesaikan permasalahan penyero

  • 9 bulan lalu

    Areal Paya Bagas Adalah HGU PTPN III

    MEDAN (EKSPOSnews): Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat Paya Bagas (Suwarno cs) beberapa hari yang lalu yang ingin menguasai areal HGU PTPN III Kebun Rambutan tepatnya di daerah Panguripan.

  • 11 bulan lalu

    Jaksa Tak Bisa Buktikan Kerugian Negara karena Penjualan Eks HGU

    MEDAN (EKSPOSnews): Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara, dalam perkara pengalihan aset seluas 105 hektare milik PTPN II, atas kasus terdakwa Tamin Sukardi."Terda

  • 12 bulan lalu

    Kejaksaan Agung Perintahkan Direksi PTPN II Batalkan SK Penghapusan Eks HGU

    MEDAN (EKSPOSnews): Penyidik Kejaksaan Agung diduga telah memerintahkan Direktur Utama PTPN II Teten Jaka agar membatalkan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusbukuan lahan seluas 106 hektare eks hak

  • tahun lalu

    HGU PT Delima Makmur Diduga Ilegal

    SINGKIL (EKSPOSnews): Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa ke DPRK Aceh Singkil untuk mendesak pemerintah setempat agar operasional hak guna usaha (HGU) milik PT Delima Makmur dihentikan, karena ta

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99