Rabu, 20 Sep 2017

Atasi Isu Dumping Biodiesel

Oleh: Jallus
Selasa, 13 Jun 2017 04:44
BAGIKAN:
istimewa
Perkebunan sawit.
JAKARTA (EKSPOSnews): Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) meminta agar seluruh asosiasi yang bergerak di sektor kelapa sawit dapat bekerja sama dalam mengatasi petisi antidumping dan antisubsidi biodiesel yang dilaporkan Dewan Biodiesel Amerika Serikat.

Industri sawit akhir-akhir ini terus diserang. Banyak isu salah satunya antidumping biodiesel dari Amerika Serikat. Ini mustahil diatasi BPDP sendiri.

"Harus didukung seluruh asosiasi sawit, semua pihak harus bahu-membahu mengatasi hal ini," kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami pada acara buka bersama di Jakarta, Senin 12 Juni 2017.

Dono mengatakan banyak kampanye negatif yang dialamatkan terhadap sektor kelapa sawit Indonesia, salah satunya dugaan subsidi dan dumping harga biodiesel selain kepada Argentina, juga Indonesia.

Koalisi National Biodiesel Board Fair Trade yang terdiri dari National Biodiesel Board (Dewan Biodiesel Amerika Serikat) dan 15 produsen biodiesel Amerika Serikat mengirimkan petisi antidumping dan antisubsidi biodiesel Indonesia kepada Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat.

Petisi itu berpotensi merugikan ekspor biodiesel Indonesia ke Amerika Serikat karena akan dibebani tarif pajak yang tinggi.

Oleh karena itu, BPDP-KS akan membentuk pusat informasi kelapa sawit di luar negeri melalui kerja sama dengan sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di beberapa negara guna meyakinkan bahwa tidak ada kebijakan dumping dan subsidi pada produk biodiesel dalam negeri.

Menurut Dono, dengan adanya pusat informasi sawit, kampanye negatif tentang sawit Indonesia dapat diatasi dengan penyediaan data yang berimbang.

"Kami akan bekerjsa sama dengan KBRI, Kementerian Luar Negeri untuk mengatasi kampanye negatif sekaligus memberikan informasi terintegrasi dan berimbang. Selama ini kita terus diserang, data-datanya juga tidak tau mereka dapat dari mana," kata dia.

BPDP-KS menyatakan akan merealisasikan program tersebut sebelum akhir 2017.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak