Jumat, 10 Apr 2020

Selidiki Eks HGU PTPN II yang Jatuh ke Tangan Pejabat dan Penggarap Liar

Kamis, 01 Des 2016 20:36
BAGIKAN:
marsot
Eks HGU PTPN II dikuasai penggarap liar.

MEDAN (EKSPOSnews): Pemerintah diminta agar menyelidiki tanah eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara 2 di Provinsi Sumatera Utara, seluas 5.873,06 hektare yang diduga banyak dikuasai oknum-oknum pejabat, anggota legislatif, dan para pengembang.

"Bahkan, tanah milik negara itu semakin berkurang luasnya karena digarap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi," kata Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Pedastaren Tarigan, di Medan, Kamis 1 Desember 2016.

Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN perlu segera membentuk tim untuk mengusut tanah eks HGU PTPN 2 yang dikuasai dengan melanggar hukum itu.

"Padahal tanah milik PTPN 2 itu belum lagi dilepas dari aset Kementerian BUMN, kenapa jadi berkurang luasnya dari data semula. Hal ini perlu secepatnya dituntaskan," ujar Pedastaren.

Ia menyebutkan, tanah eks HGU PTPN 2 itu dulunya direncanakan akan dibagi-bagikan kepada kelompok petani, masyarakat yang tidak mampu, rumah sosial, dan lainnya.

Namun, kenyataanya sampai saat ini belum juga terlaksana dan kelompok petani yang sudah didata tersebut masih menunggu janji yang diberikan oleh pemerintah.

"Petani dan masyarakat yang belum memiliki rumah itu masih tetap berharap kepada pemerintah agar diberikan tanah eks HGU PTPN 2 tersebut," ucapnya.

Pedastaren menyebutkan, penyerobotan tanah milik negara yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas pembagian lahan eks HGU PTPN 2 itu dapat dikenakan tindak pidana dan diproses secara hukum.

Selain itu, pengambilalihan tanah milik negara tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan pelepasan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria, PTPN 2, dan pihak terkait lainnya.

"Gubernur Sumut, BPN Sumut, dan PTPN 2 diharapkan segera turun ke lapangan untuk memantau areal pertanahan milik negara yang dikuasai secara melawan hukum tersebut," kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU itu.(ant)


  Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Mafia Tanah Kuasai Eks HGU PTPN II

    MEDAN (EKSPOSnews): Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pertanahan Nasional diminta agar lebih selektif mengenai rencana pembagian lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2 seluas 5.873,06 hektare kepada masya

  • 3 tahun lalu

    Tuntaskan Eks HGU PTPN II

    MEDAN (EKSPOSnews): Gubernur Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Pusat untuk menuntaskan permasalahan lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2 seluas 5.873,06 hektare yang ber

  • 3 tahun lalu

    Eks HGU PTPN II Dikuasai Pejabat dan Pengembang

    MEDAN (EKSPOSnews): Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelamatkan 5.873,06 hektare lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II di Provinsi Sumatera

  • 4 tahun lalu

    Pemkot Binjai Minta Eks HGU PTPN II Jadi Kawasan Industri

    MEDAN (EKSPOSnews): Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Idaham menjelaskan seluas 131 hektare lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II akan dijadikan kawasan industri guna membangun perekonomi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99