Selasa, 26 Mei 2020

Jaksa Tak Bisa Buktikan Kerugian Negara karena Penjualan Eks HGU

Oleh: marsot
Selasa, 14 Agu 2018 04:03
BAGIKAN:
marsot
Eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa.
MEDAN (EKSPOSnews): Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara, dalam perkara pengalihan aset seluas 105 hektare milik PTPN II, atas kasus terdakwa Tamin Sukardi.

"Terdakwa tersebut, tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari tuntutan hukum," kata Kuasa Hukum terdakwa Tamin Sukardi, Fahruddin, dalam membacakan  nota pembelaan, di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin 13 Augustus 2018.

Fahruddin menyebutkan, membantah seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum.

Bantahan tersebut, adalah mengenai terdakwa yang didakwa mengkoordinir dan membiayai Titin Cs untuk melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan.

Kemudian, kuasa hukum juga membantah dakwaan JPU yang menyebutkan terdakwa mengarahkan sejumlah warga untuk mengaku sebagai ahli waris dan mempengaruhi beberapa orang untuk memenangkan gugatan tersebut.

"Bahkan, beberapa orang saksi, yakni Milah, Elisah, Amin, Abdul Rahim, dan lainnya yang tertera dalam Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang (SKPTL) dalam persidangan tidak pernah mengenal dan bertemu dengan terdakwa," ujar Fahruddin dihadapan Majelis Hakim diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.

Ia juga membantah kliennya (Tamin) dalam perkara itu, terlibat bersama-sama dengan Tasman Aminoto, Sudarsono, dan Misran Sasmita menguasai lahan bekas eks HGU PTPN 2 dengan menggunakan SKPTL.

"Perbuatan yang didakwakan JPU kepada terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana dan juga tidak terbukti secara hukum, serta harus dibebaskan demi hukum," kata Fahruddin.

Sementara, terdakwa Tamin dalam membacakan sendiri pembelaannya, menyebutkan menolak sebutan "mafia tanah" yang sering dituduhkan orang lain terhadap dirinya.

Tuduhan tersebut, menurut terdakwa, adalah sangat keji, dan tidak benar dirinya sebagai mafia tanah.

"Saya dan keluarga merasa terhina di masyarakat, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu," kata Tamin.

Sidang perkara kasus tanah aset PTPN 2, dilanjutkan pada pekan depan untuk mendengarkan tanggapan JPU atas nota pembelaan tersebut.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 10 bulan lalu

    Kejati Sumbar Kejar 7 Terpindana Kasus Korupsi

    PADANG (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) memburu tujuh terpidana kasus korupsi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)."Saat ini ada tujuh DPO terpidana kasus korupsi yang b

  • 11 bulan lalu

    KPK Amankan Uang 21 Ribu Dollar Singapura di Kejaksaan Tinggi DKI

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan barang bukti berupa uang sekitar 21 ribu dolar Singapura terkait kasus suap penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI

  • 12 bulan lalu

    5 Jaksa Periksa Berkas Kivlan Zen

    JAKARTA (EKSPOSnews): Lima jaksa ditunjuk untuk meneliti berkas kasus tersangka dugaan penyebaran berita bohong dan makar Kivlan Zen setelah Kejaksaan Agung RI menerima surat pemberitahuan dimulainya

  • tahun lalu

    Adik Kandung Bupati Mesuji Pernah Beri Fee Proyek kepada Kejaksaan

    BANDARLAMPUNG (EKSPOSnews): Adik kandung Bupati Mesuji nonaktif Khamami, Taufik Hidayat yang menjadi saksi dalam sidang "fee" proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Masuj

  • tahun lalu

    Jaksa Dakwa 3 Anggota DPRD Sumut Terima Suap

    JAKARTA (EKSPOSnews): Jaksa penuntut umum (JPU) KPK kembali mendakwa tiga orang terdakwa anggota DPRD Sumatera Utara 2009 sampai 2014 sebagai terdakwa penerima "uang ketok" dari Gubernur Sumut Gatot P

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99