Rabu, 22 Nov 2017

HGU PG Rajawali II Cirebon Sah Secara Hukum

Oleh: Jallus.
Selasa, 26 Sep 2017 05:02
BAGIKAN:
istimewa.
Pabrik Gula.
CIREBON (EKSPOSnews): PT PG Rajawali II Cirebon, Jawa Barat, memastikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PG Jatitujuh sah secara hukum dan oknum anggota LSM Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis) tidak berhak serobot lahan mereka.

Sekretaris Perusahaan PT PG Rajawali II, Ruddy Listiono di Cirebon,  mengatakan pada tahun 2014 sekelompok masyarakat yang tinggal di sekitar HGU PG Jatitujuh yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, menggugat lahan HGU seluas 6.200 hektar agar dikembalikan kepada peruntukan awal sebagai hutan.

"Mereka mengatakan HGU PG Jatitujuh yang dimiliki PT PG Rajawali II cacat hukum," katanya, Senin 25 September 2017.

Ruddy menjelaskan pada tingkatan Pengadilan Negeri (PN) Indramayu dan tingkat banding, gugatan mereka dikabulkan sebagian, sesuai putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 32/Pdt.G/PN/Imy tanggal 19 Mei 2015.

Dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 311/Pdt.G/2015/PT.BDG tanggal 18 September 2015, namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), gugatan kelompok masyarakat tersebut diputuskan tidak dapat diterima sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.200/K/Pdt/2016 tanggal 20 Juni 2016.

Ruddy mengatakan pendudukan lahan HGU PG Jatitujuh yang berlokasi di Kabupaten Indramayu sampai saat ini masih berlangsung.

"Kami sangat menyesalkan aksi pendudukan oleh sekelompok massa yang diduga oknum anggota LSM masih berlangsung, pasalnya, kondisi tersebut sangat merugikan dan mengganggu aktivitas produksi pabrik," tuturnya.

Bahkan lanjut Ruddy berdasarkan perkembangan terakhir, karena tidak puas dengan putusan pengadilan sekelompok massa kembali mengajukan gugatan atas sertifikat 2 HGU PG Jatitujuh yang terletak di Kabupaten Indramayu.

"Gugatan ini masih sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Indramayu. Kami berharap semua pihak dapat menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menghindari aksi-aksi pengrusakan serta pengambilalihan lahan HGU yang saat ini statusnya secara hukum sah dimiliki PT PG Rajawali II," kata Ruddy.

Sebagai pemilik sah, Ruddy memastikan PT PG Rajawali II melalui unit PG Jatitujuh akan mengelola lahan sesuai dengan peruntukannya sebagai perkebunan tebu, mengingat saat ini perkebunan tebu di tanah Air semakin menyusut luasnya.

"Kami akan pertahankan kalau perlu dikembangkan guna mendukung program swasembada gula nasional yang tengah digenjot Pemerintah," katanya 

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Pencegahan Setya Novanto Sah Secara Hukum

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa surat pemintaan perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang dikirim ke Ditjen Imigrasi Kem

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99