Rabu, 03 Jun 2020

Eks HGU PTPN II Dikuasai Pejabat dan Pengembang

Rabu, 23 Nov 2016 04:34
BAGIKAN:
marsot
Eks HGU PTPN II dikuasai pengembang.

MEDAN (EKSPOSnews): Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelamatkan 5.873,06 hektare lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II di Provinsi Sumatera Utara diduga dikuasai oknum pejabat dan pengembang.

"Sebab, tanah tersebut milik negara dan harus dilindungi dari pihak yang menguasai yang sengaja mencari keuntungan pribadi," kata Dosen Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting, di Medan, Selasa 22 November 2016.

Menurut dia, jika sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Medan, Binjai, Langkat, dan Kabupaten Simalungun tidak secepatnya dituntaskan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah cukup besar.

Persoalan tanah tersebut sudah cukup lama dan bertahun-tahun, namun tidak juga bisa diselesaikan oleh Pemprov Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, DPRD Sumut, Direksi PTPN II, Bupati/Wali kota dan institusi terkait lainnya.

"Permasalahan lahan eks HGU tersebut, jangan sampai menimbulkan gejolak besar, dan warga sering melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut, Ketua DPRD Sumut dan institusi lainnya," ujar Budiman.

Ia menyebutkan, untuk menyelesaikan sengketa lahan pertanahan milik negara itu, BPN Pusat dapat mengirimkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Sumut.

Hal ini dilakukan, karena banyaknya oknum pejabat legislatif, eksekutif yang menguasai lahan eks HGU PTPN II tersebut.

"Ini tugas dan kewenangan PPNS BPN Pusat untuk menuntaskan penyerobotan lahan eks HGU PTPN II, dan tidak boleh dibiarkan," ucap alumni Budiman menambahkan, sangat mendukung kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil yang akan membawa permasalahan lahan eks HGU PTPN II ke sidang kabinet.

Langkah tersebut dilakukan, untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan kepemilikan yang sah lahan eks HGU PTPN II, serta bertujuan menyelamatkan aset milik negara.

"Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan BPN Pusat, Pemprov Sumut harus menuntaskan lahan eks HGU PTPN II yang dikuasai orang lain, maupun mafiah tanah," kata Guru Besar Fakultas Hukum USU.(ant)


  Berita Terkait
  • 4 tahun lalu

    Selidiki Eks HGU PTPN II yang Jatuh ke Tangan Pejabat dan Penggarap Liar

    MEDAN (EKSPOSnews): Pemerintah diminta agar menyelidiki tanah eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara 2 di Provinsi Sumatera Utara, seluas 5.873,06 hektare yang diduga banyak dikuasai oknum-oknu

  • 4 tahun lalu

    Mafia Tanah Kuasai Eks HGU PTPN II

    MEDAN (EKSPOSnews): Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pertanahan Nasional diminta agar lebih selektif mengenai rencana pembagian lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2 seluas 5.873,06 hektare kepada masya

  • 4 tahun lalu

    Tuntaskan Eks HGU PTPN II

    MEDAN (EKSPOSnews): Gubernur Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Pusat untuk menuntaskan permasalahan lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2 seluas 5.873,06 hektare yang ber

  • 4 tahun lalu

    Pemkot Binjai Minta Eks HGU PTPN II Jadi Kawasan Industri

    MEDAN (EKSPOSnews): Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Idaham menjelaskan seluas 131 hektare lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II akan dijadikan kawasan industri guna membangun perekonomi

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99